Policy on Foreign Investment in Indonesia By Amien Warsita Basic Policy on Foreign Investment Economic development is a process of transferring potential economic resources into real economic strength through capital investment and utilization of technology, the expansion of knowledge and efficiency, and the improvement of organizational and managerial ability. The efforts to develop the economic […]
Foreign Private Investment in a Developing Nation: An Indonesian Perspectivei By Dr. Soedjatmoko Dr. Soedjatmoko, who is presently Indonesia’s Ambassador to the United States, has served his government ever since 1945 – with a brief respite during the last years of Guided Democracy. The recurrent theme of his published writings – mostly short, concentrated essays […]
“Kenapa kamu pincang?” tanya si Kancil kepada si Kambing. “Dilempar Pak Boim dengan kayu karena aku masuk ke ladangnya,” jawab si Kambing. “Jangan sedih!” kata si Kancil. “Aku punya akal agar kamu tidak diganggu pada waktu mencari makanan di sana.” “Betul, Cil? Ah, kamu memang sahabatku yang baik. Bagaimana caranya?” “Pakailah pakaian kulit harimau!” Karena […]
Translated by Sony R Simanjuntak SH (LLB) Unpar LLM Monash PhD Melb The Indonesian Civil Code Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)- S 1847-23 Content: Book One – Persons (Arts 1 – 498) Chapter I : Enjoyment and Loss of Civil Rights (Arts 1 – 3) Chapter II : Civil Registry Records (Arts 4 – 16) […]
Translated by Sony R Simanjuntak SH (LLB) Unpar LLM Monash PhD Melb Indonesian Penal code (Indentation) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) – Law No. 1 of 1946 Content: Book One – General Provisions (Arts 1 – 103) Chapter I : Scope and Application of this Code (Arts 1 – 9) Articles 3 and 4 of […]
Translated by Sony R Simanjuntak SH (LLB) Unpar LLM Monash PhD Melb The Indonesian Commercial Code Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) – S 1847 – 23 Content: General Provisions (Art 1) Book One – Trade in General (Arts 2 – 308) Chapter I : Traders and Acts of Trade (Arts 2 – 5) (Repealed) Chapter […]
Oleh: Dr Sony Rospita Simanjuntak Pengamat Hukum Pertambangan Indonesia & Peneliti pada Konsultan Hukum Allens Arthur Robinson, Melbourne, Australia Walaupun telah berulangkali pemerintah pusat berusaha meyakinkan daerah bahwa penerbitan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 baru-baru ini adalah semata-mata berupa pemberian sebuah power kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal […]
Oleh Sony Rospita Simanjuntak, LLM (Maret 1997) Staff pada Direktorat Batubara, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi Dalam setiap pembahasan mengenai hukum pertambangan dari suatu negara, hal yang pertama sekali dilihat adalah bagaimana perlakuan konstitusi negara tersebut terhadap sumberdaya mineralnya. Tidak jarang konstitusi suatu negara mengatur secara langsung sumberdaya mineralnya. Sebagai contoh, konstitusi […]
By Dr Sony Rospita Simanjuntak (published in Minergynews. Com in 2001) [Pengamat Hukum Pertambangan Indonesia dan Peneliti di Kantor Konsultan Hukum Arthur Robinson & Hedderwicks, di Melbourne, Australia] Mencoba untuk mendudukkan persoalan pada tempatnya tanpa mengurangi ‘the good spirit’ dari otonomi daerah, artikel ini ingin mengemukakan bahwa sesungguhnya pendelegasian pusat ke daerah bukanlah hal yang […]
By Dr Sony Rospita Simanjuntak (published in Minergynews. Com in 2001) [Pengamat Hukum Pertambangan Indonesia dan Peneliti di Kantor Konsultan Hukum Arthur Robinson & Hedderwicks, di Melbourne, Australia] Menjamurnya kontrak pertambangan di Indonesia, khususnya kontrak karya yang jumlahnya ratusan, telah memberikan asumsi yang salah seakan-akan sistem kontrak di sektor pertambangan pertama kali diperkenalkan ke dunia […]