Like the wording of the proclamation of the Indonesian independence, every school student in Indonesia learn to recite both the Pancasila and the 1945 Constitution’s preamble. The wordings of the 1945 Constitution’s preamble in Indonesian language: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan […]
What is Pancasila? Pancasila [pronounced pan-cha-see-laa] is the Indonesian state’s philosophy. It is from two old classical words [Sanskrit]: ‘panca’, which is the word for number five and ‘sila’, which means principle. At the end of World War II, the Indonesian independence movement’s leaders faced with problem of a heterogen population. Not only has different […]
Policy on Foreign Investment in Indonesia By Amien Warsita Basic Policy on Foreign Investment Economic development is a process of transferring potential economic resources into real economic strength through capital investment and utilization of technology, the expansion of knowledge and efficiency, and the improvement of organizational and managerial ability. The efforts to develop the economic […]
Foreign Private Investment in a Developing Nation: An Indonesian Perspectivei By Dr. Soedjatmoko Dr. Soedjatmoko, who is presently Indonesia’s Ambassador to the United States, has served his government ever since 1945 – with a brief respite during the last years of Guided Democracy. The recurrent theme of his published writings – mostly short, concentrated essays […]
Oleh: Dr Sony Rospita Simanjuntak Pengamat Hukum Pertambangan Indonesia & Peneliti pada Konsultan Hukum Allens Arthur Robinson, Melbourne, Australia Walaupun telah berulangkali pemerintah pusat berusaha meyakinkan daerah bahwa penerbitan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 baru-baru ini adalah semata-mata berupa pemberian sebuah power kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal […]
Oleh Sony Rospita Simanjuntak, LLM (Maret 1997) Staff pada Direktorat Batubara, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi Dalam setiap pembahasan mengenai hukum pertambangan dari suatu negara, hal yang pertama sekali dilihat adalah bagaimana perlakuan konstitusi negara tersebut terhadap sumberdaya mineralnya. Tidak jarang konstitusi suatu negara mengatur secara langsung sumberdaya mineralnya. Sebagai contoh, konstitusi […]
By Dr Sony Rospita Simanjuntak (published in Minergynews. Com in 2001) [Pengamat Hukum Pertambangan Indonesia dan Peneliti di Kantor Konsultan Hukum Arthur Robinson & Hedderwicks, di Melbourne, Australia] Mencoba untuk mendudukkan persoalan pada tempatnya tanpa mengurangi ‘the good spirit’ dari otonomi daerah, artikel ini ingin mengemukakan bahwa sesungguhnya pendelegasian pusat ke daerah bukanlah hal yang […]
By Dr Sony Rospita Simanjuntak (published in Minergynews. Com in 2001) [Pengamat Hukum Pertambangan Indonesia dan Peneliti di Kantor Konsultan Hukum Arthur Robinson & Hedderwicks, di Melbourne, Australia] Menjamurnya kontrak pertambangan di Indonesia, khususnya kontrak karya yang jumlahnya ratusan, telah memberikan asumsi yang salah seakan-akan sistem kontrak di sektor pertambangan pertama kali diperkenalkan ke dunia […]
By Dr Sony Rospita Simanjuntak (published in Minergynews. Com in 2001) [Pengamat Hukum Pertambangan Indonesia dan Peneliti di Kantor Konsultan Hukum Arthur Robinson & Hedderwicks, di Melbourne, Australia] Ada orang berkata bahwa manusia yang hanya mengandalkan hasil alam, seperti tambang, daripada hasil suatu budidaya atau industri adalah bak binatang saja (tanpa akal budi). Bahan galian […]
By Sony Rospita Simanjuntak (1995) 1 Objectives As applied elsewhere, Indonesia’s mineral development constitutes only one element of its total national development. Therefore, the development must be structured to fit into the total economic development plan. Today, Indonesia has just commenced the second long term development plan. [Indonesia adopts a 25 year long term development […]