Translated by Sony R Simanjuntak SH (LLB) Unpar LLM Monash PhD Melb Indonesian Penal code (Indentation) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) – Law No. 1 of 1946 Content: Book One – General Provisions (Arts 1 – 103) Chapter I : Scope and Application of this Code (Arts 1 – 9) Articles 3 and 4 of […]
Translated by Sony R Simanjuntak SH (LLB) Unpar LLM Monash PhD Melb The Indonesian Commercial Code Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) – S 1847 – 23 Content: General Provisions (Art 1) Book One – Trade in General (Arts 2 – 308) Chapter I : Traders and Acts of Trade (Arts 2 – 5) (Repealed) Chapter […]
Oleh: Dr Sony Rospita Simanjuntak Pengamat Hukum Pertambangan Indonesia & Peneliti pada Konsultan Hukum Allens Arthur Robinson, Melbourne, Australia Walaupun telah berulangkali pemerintah pusat berusaha meyakinkan daerah bahwa penerbitan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 baru-baru ini adalah semata-mata berupa pemberian sebuah power kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal […]
Oleh Sony Rospita Simanjuntak, LLM (Maret 1997) Staff pada Direktorat Batubara, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi Dalam setiap pembahasan mengenai hukum pertambangan dari suatu negara, hal yang pertama sekali dilihat adalah bagaimana perlakuan konstitusi negara tersebut terhadap sumberdaya mineralnya. Tidak jarang konstitusi suatu negara mengatur secara langsung sumberdaya mineralnya. Sebagai contoh, konstitusi […]
By Dr Sony Rospita Simanjuntak (published in Minergynews. Com in 2001) [Pengamat Hukum Pertambangan Indonesia dan Peneliti di Kantor Konsultan Hukum Arthur Robinson & Hedderwicks, di Melbourne, Australia] Mencoba untuk mendudukkan persoalan pada tempatnya tanpa mengurangi ‘the good spirit’ dari otonomi daerah, artikel ini ingin mengemukakan bahwa sesungguhnya pendelegasian pusat ke daerah bukanlah hal yang […]